Detaksilampari.com, PALEMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura), kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Sumatera Selatan (Sumsel).
Komitmen tersebut dibuktikan dengan keberhasilan Pemkab Musi Rawas dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian ini menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Bumi Lan Serasan Sekentenan, karena menandai keberhasilan meraih predikat WTP selama 10 tahun berturut-turut (one decade). Penghargaan tertinggi dari BPK RI ini menegaskan bahwa laporan keuangan yang disajikan Pemkab Musi Rawas telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara konsisten.
Prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2025 tersebut berlangsung khidmat di Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel, Palembang. Dokumen LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumsel kepada Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud.
Bupati Hj. Ratna Machmud tidak dapat menyembunyikan rasa syukur dan bangganya atas capaian monumental ini. Ia menyampaikan bahwa mempertahankan predikat WTP selama sepuluh tahun berturut-turut bukanlah perkara mudah, melainkan buah dari sinergi, kerja keras, dan kedisiplinan seluruh elemen pemerintahan.
”Prestasi ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran OPD, dukungan penuh dari DPRD, serta doa masyarakat Musi Rawas. Ini membuktikan komitmen kita bersama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah,” ungkap Bupati.
Beliau juga menambahkan bahwa raihan ini tidak boleh membuat jajarannya berpuas diri, melainkan harus menjadi pelecut semangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Di sisi lain, Kepala BPK Perwakilan Sumsel, Rio Tirta, memberikan apresiasi atas kepatuhan Pemkab Musi Rawas terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, opini WTP ini mencerminkan bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar dalam semua aspek yang material.
Meski demikian, Rio Tirta mengingatkan agar Pemkab Musi Rawas tetap fokus menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi yang tertera dalam LHP.
”Opini WTP adalah standar penyajian, namun tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan tetap krusial untuk terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance),” jelasnya.
Keberhasilan ini juga menjadi bukti keharmonisan hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif di Musi Rawas dalam mengawal anggaran daerah.
Turut hadir mendampingi Bupati Hj. Ratna Machmud dalam acara penyerahan tersebut, Ketua DPRD Musi Rawas Firdaus Cik Olah, Sekretaris Daerah (Sekda) Mura Ali Sadikin, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Musi Rawas. **
Editor : Andi Salahudin
